Bolehkah Harta Wakaf Dijual atau Ditukar? Ini Ketentuan Ruislag Wakaf

Edukasi Wakaf

September 16, 2026

Wakaf bukan hanya sekadar menyerahkan harta, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa manfaatnya tetap hidup. Dalam praktiknya, kondisi sebuah aset wakaf dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga muncul pertanyaan, Bolehkah Harta Wakaf Dijual atau Ditukar? Ini Ketentuan Ruislag Wakaf menjadi hal penting untuk dipahami ketika sebuah harta wakaf tidak lagi dapat memberikan manfaat secara optimal. Bayangkan sebuah masjid yang telah berdiri selama bertahun-tahun, jika tidak ratusan tahun. Bangunan itu dulunya digunakan sebagai tempat ibadah dan pusat aktivitas masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, strukturnya menjadi rapuh dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan jamaah.

Sebuah tanah wakaf yang sangat bermanfaat pada awalnya, tetapi kemudian dirusak oleh pembangunan jalan atau perubahan tata ruang, membuatnya sulit digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Kemudian muncul pertanyaan, bolehkah menjual atau menukar harta wakaf dengan aset yang lebih menguntungkan?

Jawabannya tidak sesederhana menjual lalu menggantinya dengan aset baru. Di Indonesia, masalah ini dikenal sebagai istibdal atau ruislag wakaf dalam fikih dan hukum wakaf. Ada peraturan, persyaratan, dan prosedur yang harus diikuti agar pergantian harta wakaf tidak menghilangkan tanggung jawab wakif.

Ketika Harta Wakaf Tidak Lagi Optimal

Wakaf pada dasarnya dimaksudkan agar manfaat harta terus mengalir. Oleh karena itu, harta wakaf harus dipertahankan agar terus menguntungkan masyarakat. Namun, keadaan nyata di lapangan dapat berubah. Pembangunan jalan dapat merusak tanah wakaf dan bangunan wakaf. Mempertahankan aset yang sangat bermanfaat belum tentu berarti mempertahankan manfaat wakaf.

Di sinilah ruislag wakaf menjadi percakapan yang sangat penting. Ruislag, juga dikenal sebagai istibdal, adalah proses mengganti harta wakaf dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Tujuannya bukan untuk menghapus wakaf atau menjadikannya sebagai barang yang dapat dibeli secara bebas; sebaliknya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keuntungan dari wakaf tetap ada. Dengan kata lain, bukan hanya barangnya yang dipertahankan, tetapi juga kepercayaannya dan tujuan wakafnya.

BACA JUGA : Wakaf tidak harus dimulai dari tanah

Ruislag Wakaf dalam Perspektif Fikih

Pembicaraan tentang penggantian harta wakaf bukanlah hal baru. Para ulama berbeda-beda dalam pendapat mereka tentang batasan istibdal. Menurut mazhab Syafi’i, penggantian harta wakaf hanya diizinkan dalam situasi yang sangat mendesak. Sedangkan, Mazhab Maliki memberikan ruang untuk mengganti aset yang sudah tidak lagi optimal dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keberlanjutan manfaat wakaf Adapun, Mazhab Hanbali mungkin lebih fleksibel dalam hal ini, selama harta pengganti dapat memberikan manfaat yang sama atau bahkan lebih besar daripada yang ditawarkan sebelumnya.

Pendapat yang berbeda menunjukkan satu hal penting, yaitu ruislag bukan cara pintas untuk memperjualbelikan harta wakaf. Ada amanah yang harus dijaga dan tujuan wakaf yang tidak boleh hilang.

Ketentuan Ruislag Wakaf dalam Hukum Indonesia

Harta wakaf dilindungi secara hukum di Indonesia. Sesuai Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan bahwa tidak boleh disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ini tidak berarti penukaran harta wakaf sama sekali tidak mungkin. Jika harta wakaf diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 yang melarang penukaran harta wakaf.

Artinya, ruislag hanya boleh dilakukan dengan alasan yang masuk akal dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Bukan karena aset wakaf ingin dijual atau karena nazhir merasa memiliki otoritas penuh atas properti tersebut.

Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah harta pengganti jika penukaran diperlukan. Aset pengganti harus dimiliki secara legal dan memiliki nilai dan keuntungan setidaknya sebanding dengan harta wakaf sebelumnya. Kenapa? Karena ruislag tidak sekadar memindahkan aset. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai dan keuntungan wakaf tetap terjaga.

Tidak mungkin harta wakaf yang sangat menguntungkan digantikan dengan aset yang nilainya lebih rendah atau memiliki manfaat yang lebih sedikit. Oleh karena itu, harta wakaf dan harta pengganti dinilai dengan cara yang telah ditetapkan.

Ruislag Wakaf Tidak Bisa Diputuskan Sepihak oleh Nazhir

Sangat penting untuk memahami bahwa nazhir tidak dapat melakukan ruislag wakaf secara sepihak. Menurut PP No. 42 Tahun 2006, permohonan untuk mengubah status harta wakaf diajukan melalui KUA dan kemudian melewati tahapan di kementerian agama kabupaten/kota dan provinsi hingga izin tertulis dari Menteri Agama dengan persetujuan BWI diberikan. Setelah itu, ada proses administratif dan pengawasan yang harus dilalui.

Nazhir bukan pemilik harta wakaf, dia adalah pihak yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Dengan demikian, ini tidak bertujuan untuk mempersulit pengelolaan wakaf. Karena itu, ketika diperlukan untuk mengubah status aset, kepentingan wakif, keberlanjutan manfaat, dan kepastian hukum harus menjadi pertimbangan utama.

Menjaga wakaf tidak terbatas pada cara aset dikelola, tetapi status hukumnya juga harus jelas. Dalam fikih, kesaksian adalah salah satu cara untuk membuktikan adanya wakaf. Namun, di tengah persoalan kepemilikan yang semakin kompleks, kesaksian lisan saja belum tentu cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat.

Harta wakaf dapat dipersoalkan di kemudian hari jika tidak ada bukti yang jelas. Bahkan, mungkin aset yang sejak awal dimaksudkan untuk memberikan keuntungan terus-menerus akhirnya kehilangan kepastian statusnya. Oleh karena itu, menjaga harta wakaf harus dicatat. Akta Ikrar Wakaf (AIW) digunakan di Indonesia untuk melakukan pencatatan seperti itu. Menurut Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa wakif harus menyampaikan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Ikrar tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan, dan kemudian dituangkan oleh PPAIW ke dalam Akta Ikrar Wakaf.

Selain itu, akta tersebut belum dibuat. Menurut Pasal 30 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006, pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam AIW sesuai dengan jenis harta benda wakaf dan dilaksanakan dalam Majelis Ikrar Wakaf dengan kehadiran nazhir, mauquf ‘alaih, dan sekurang-kurangnya dua saksi sebagai bagian dari proses pelaksanaan ikrar.

Wakaf adalah utang jangka panjang, jadi penting untuk mencatatnya. Asetnya mungkin masih aman hari ini. Namun, bagaimana dengan masa depan, yaitu sepuluh, dua puluh, atau bahkan puluhan tahun? Legalitas dan dokumen yang jelas akan memastikan bahwa harta wakaf tetap aman.

Ruislag Bukan Jalan untuk Menghilangkan Wakaf

Satu hal yang harus selalu diperhatikan dari semua ketentuan tersebut adalah bahwa harta wakaf tidak boleh diperlakukan seperti harta pribadi. Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 melarang menyita, menghibahkan, menjual, mewariskan, atau menukar harta wakaf untuk memberikan perlindungan ekstra kepada wakaf.

Sebenarnya, penukaran dapat dilakukan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan dengan cara yang telah diatur. Izin perlu diperoleh, persetujuan perlu dipenuhi, dan harta pengganti perlu disediakan. Yang paling penting, keuntungan dan nilai wakaf harus tetap ada.

Ruislag bukan berarti wakaf berakhir, tetapi sebaliknya itu dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga manfaat wakaf tetap berlanjut ketika aset lama sudah tidak dapat berfungsi dengan baik lagi.

Wakaf Adalah Amanah yang Harus Terus Dijaga

Wakaf tidak selesai ketika harta diserahkan. Di situlah amanah sebenarnya dimulai. Wakif harus memastikan wakaf dilakukan dengan benar, memiliki bukti yang jelas, dan dikelola oleh nazhir yang amanah dan berpengalaman.

Nazhir juga bertanggung jawab untuk menjaga harta wakaf, mengelolanya dengan benar, dan memastikan bahwa masyarakat terus menikmatinya. Karena wakaf yang baik bukan hanya jumlah yang diberikan, tetapi juga lamanya manfaatnya. Akibatnya, jangan hanya melihat wakaf dari sudut pandang pemberian hartanya. Selain itu, perhatikan legalitasnya, pencatatannya, manajemennya, dan siapa yang ditugaskan untuk menjaganya.

Pastikan ruislag dilakukan sesuai ketentuan jika suatu hari diperlukan. bukan hanya mengganti aset, tetapi juga menjaga amanah wakif di dalamnya. Jaga wakaf, legalitas, dan Manfaatnya.

Agar kebajikan yang dimulai pada generasi ini tidak berhenti pada satu generasi, tetapi terus mengalir untuk generasi yang akan datang, mari kita tunaikan wakaf melalui nazhir yang amanah dan profesional.

Sumber:
Supani. (2022). Perkembangan hukum wakaf di Indonesia: teori dan praktik (A. Yaqin, Ed.). Kencana.

Klik Untuk Wakaf Masjid Nusantara

bwa admin